RADARBINTAN.COM, Provinsi Kepulauau Riau – Guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, Gubernur Kepri menyampaikan visi energi berkelanjutan di Provinsi Kepri.
Energi berkelanjutan tersebut tertuang pada Ranperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Riau 2023-2050.
Ranperda itu disampaikan Ansar Ahmad pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rabu 7 September 2023 di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang.
Dalam pemaparannya, Ansar Ahmad menekankan Ranperda RUED disusun sebagai langkah penting untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
Hal itu kata Ansar Ahmad mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk merancang rencana umum energi daerah dengan merujuk pada rencana nasional.
Penetapan Ranperda RUED sangat penting kata Ansar Ahmad, karena merupakan upaya dalam mewujudkan visi pengelolaan energi nasional.
“Visi tersebut bertujuan untuk menciptakan pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, dengan penekanan khusus pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, demi mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, “rinci Ansar Ahmad.
Diungkapkan Ansar Ahmad, RUED Provinsi Kepulauan Riau memuat proyeksi permintaan dan pasokan energi hingga tahun 2050 yang disertai dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mendukukung pencapaian sasaran perencanaan energi daerah tersebut.
Pada kesempatan itu Ansar Ahmad menjelaskan tantangan utama dalam sektor energi di Provinsi Kepulauan Riau adalah kebutuhan energi dan penyediaan energi.
Menurut Ansar Ahmad terjadi peningkatan kebutuhan energi seiring dengan perkembangan sektor ekonomi, seperti industri, bisnis, transportasi, dan kawasan ekonomi khusus.
Sementara itu satu sisi katanya, pasokan energi masih bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi dan gas alam.
Sehingga dalam konteks ini ujarnya, pengembangan sumber energi baru dan terbarukan (EBT), seperti biosolar, menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Untuk itu, kita perlu mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif di Kepulauan Riau, “sebut Ansar Ahmad.
Ia mengatakan proyeksi permintaan energi final dari sumber EBT seperti biosolar akan meningkat dan diharapkan dapat mensubstitusi energi fosil.
Sedangkan minyak tanah, minyak solar, minyak disel, dan avtur diharapkan sudah tidak ada lagi pada tahun 2050.
“Permintaan batubara masih sedikit meningkat untuk memenuhi kebutuhan PLTU batubara yang masih beroperasi, ” jelasnya.
Di hadapan anggota DPRD Kepri, Ansar Ahmad berharap Ranperda RUED ini akan memberikan panduan bagi semua pemangku kepentingan.
Visi tersebut kata Ansar Ahmad bertujuan untuk memastikan pasokan energi yang cukup, optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Selain itu, Ansar Ahmad juga mengungkapkan misi dalam mengelola energi di Provinsi Kepulauan Riau.
Misi tersebut meliputi dorongan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang ramah lingkungan, peningkatan pemanfaatan sumber energi terutama EBT dan listrik.
Hal itu kata Ansar Ahmad guna memastikan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan, serta pengembangan diversifikasi energi di pedesaan berbasis EBT hingga terbentuknya Desa Mandiri Energi (DME).
Selanjutnya beber Bupati Bintan dua periode ini, upaya akan ditekankan pada perluasan akses dan ketersediaan energi berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kemudian meningkatkan kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk melakukan konservasi energi, peningkatan kualitas SDM yang mendukung manajemen energi.
“Begitu juga membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi, serta menyediakan infrastruktur energi yang terhubung antara wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi dengan mempertimbangkan sinergitas, “tutup Ansar Ahmad.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumlah Nadeak yang dihadiri anggota DPRD Kepulauan Riau, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Kepulauan Riau.(Randi)
