Kepri Siap Jadi Lumbung Devisa dengan Konservasi Kelautan Berkelanjutan

Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka Lokakarya Inisiasi Forum Mitra Pembangunan/Komite Daerah Konservasi Laut Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni Dompak. foto Diskominfo Kepri

Empat wilayah konservasi lainnya sambungnya sudah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sehingga saat ini kawasan konservasi di Kepri menyumbang 10 dari total kawasan konservasi di Indonesia, “rinci Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad berharap forum ini dapat menjadi wadah bagi pemerintah dan seluruh stakeholder pemberdayaan kawasan konservasi untuk memberikan dukungan cara berkelanjutan. 

“Jadikan forum ini wadah efektif untuk berkolaborasi bagaimana laut dapat menjadi andalan kita untuk mensejahterakan masyarakat, “pesannya.

Sementara itu Chief of Party USAID Kolektif Wawan Ridwan mengatakan program USAID kolektif merupakan kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah program Republik Indonesia.

Kerjasama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dalam hal peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. 

Ia menyebutkan saat ini terdapat 13 lokasi kerjasama tersebut di 5 provinsi di Indonesia.

Dalam hal ini katanya Kepri memiliki porsi yang cukup besar yakni sekitar 2 juta hektar yang dimandatkan USAID.

“Untuk itu apresiasi sebesar-besarnya kepada Gubernur Kepri atas terbitnya dua peraturan Gubernur mengenai UPTD, “sebutnya.

Karena keduanya menjadi landasan penting dalam membangun kawasan konservasi yang efektif karena hanya dengan manajemen yang baik kawasan konservasi akan memberikan manfaat tidak hanya bagi kelestarian alam namun juga ekonomi sosial masyarakat.

Pada kesempatan itu diserahkan juga dua Pergub pembentukan UPTD yang telah diterbitkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Sosial Provinsi Kepri. 

Selain itu diserahkan pula berbagai penghargaan oleh Pemprov Kepri kepada berbagai stakeholder yang telah bersama-sama membantu melestarikan kawasan konservasi.

Di kesempatan yang sama juga diserahkan bantuan perlengkapan pengawas bagi kelompok masyarakat pengawas dan klaim BPJS ketenagakerjaan bagi ahli waris nelayan.***

Exit mobile version