RADARBINTAN.COM, Kabupaten Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) agar dapat menggesa penanggulangan kemiskinan ekstrim di Bintan.
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dalam menyampaikan bahwa, Bintan dipilih menjadi salah satu Kabupaten prioritas percepatan penurunan kemiskinan extrim.
Diketahui yang menjadi faktor pemicu seluruh intansi terkait agar saling bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pelaksanaan TKPKD ini diharapkan adanya percepatan yang signifikan ketika memasuki tahun 2024.
Lalu, peningkatan dari jumlah penghasilan masyarakat dan tidak terlepas dari campur tangan Pemerintah Daerah sekaligus mengurangi pengeluaran dari masyarakat.
Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith menyampaikan pesan Presiden RI pada 4 Maret 2020 lalu terkait mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim.
Amanatnya berbagai macam program bantuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Bintan bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut.
“Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Lalu, pemanfaatan basis data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan, “Wabup Bintan, Rabu 18 Oktober 2023.
Lagi, ditambahkan Osit demikian sapaan Wabuo Bintan ini bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hal yang mudah, karena pemerintah harus melengkapi data dan mencocokkan agar keputusan dapat disasarkan.
Program penanggulangan kemiskinan daerah ini sudah memasuki triwulan ke 4.
Oleh karena itu katanya harus mengedepankan beberapa hal mulai dari koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan konsolidasi.
Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat program tersebut.
Demikian itu, peran data dan indikator menjadi faktor yang sangat penting. Sehingga dalam pemutakhiran data dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan nantinya tidak salah sasaran.
“Pada program-program tersebut kita kedepankan 4 pilar pembangunan sosial. Mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, pembangunan hubungan serta pilar hukum dan tata kelola. Ini yang kita pegang,” tambahnya.(rbn1)
